“Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Mari Berdiskusi: Operasi Jabar Manunggal untuk Siapa?”
ruangjabar | Karawang – Asep Mulyana – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (DPD LSM GMBI) Distrik Karawang menanggapi kebijakan Operasi Jabar Manunggal yang diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Kami menyampaikan kritik berbasis hukum serta menawarkan solusi konstruktif demi memastikan keseimbangan dalam pembangunan daerah.
Gubernur menyebut adanya oknum ormas yang mengganggu investasi dengan pungutan liar dalam pembebasan lahan, rekrutmen tenaga kerja, hingga pengelolaan limbah. Namun, generalisasi ini berpotensi menstigmatisasi ormas secara keseluruhan tanpa dasar hukum yang kuat. Kami menegaskan bahwa jika ada tindakan melawan hukum, seharusnya pendekatan yang dilakukan adalah penegakan hukum yang adil, bukan kebijakan yang dapat merugikan partisipasi publik.
Kami mempertanyakan apakah alokasi anggaran dalam Operasi Jabar Manunggal akan tetap menghormati hak masyarakat dalam mengawasi investasi atau justru membatasi suara publik demi kepentingan korporasi. Ormas sering berperan sebagai pengawas independen untuk memastikan bahwa investasi tidak merugikan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, kebijakan ini harus transparan dan tidak hanya menguntungkan pengusaha semata. Operasi Jabar Manunggal: Perlindungan atau Pembungkaman?
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang adil. Demikian pula, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan hak bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan lingkungan dan investasi. Operasi Jabar Manunggal seharusnya selaras dengan prinsip-prinsip ini, bukan menjadi instrumen untuk membungkam suara kritis masyarakat.
Kami mendukung investasi yang sehat dan berkeadilan, dimana keberadaannya membawa manfaat bagi seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir pihak. Ormas harus tetap dilibatkan sebagai mitra pengawas dalam pembangunan guna memastikan bahwa kebijakan investasi tetap berpihak kepada rakyat.
Sebagai langkah konkret, kami mengusulkan forum diskusi terbuka yang melibatkan Pemprov Jabar, investor, serta perwakilan ormas, termasuk GMBI. Kami siap berdialog secara konstruktif guna menciptakan iklim investasi yang adil dan kondusif bagi semua pihak. Kami berharap Gubernur Dedi Mulyadi bersedia membuka ruang diskusi agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan seluruh masyarakat Jawa Barat.Ini merupakan bentuk tanggung jawab moral kami terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
